Menu

Mode Gelap
Lapor PLN, Sambungan Listrik di Gang Masjid Bumi Kedamaian Rawan Korslet Pemprov Lampung Dihadapkan pada Defisit Anggaran, DPRD Dorong Optimalisasi PAD dari Sektor Non Pajak Kemitraan Sawit Semrawut, Fauzi Heri Desak Pemkab Mesuji Tuntaskan Penyebab Konflik warga dengan PT. Prima Alumga Fauzi Heri Dorong Pendataan Aset Dinas KPTPH untuk Hasilkan PAD Fauzi Heri: Jangan Sampai Lampung Dijadikan Tempat Usaha, tetapi Hanya Mendapatkan Kotorannya Saja Lampung: Gerakan Kebudayaan sebagai Strategi Pemberdayaan

Kebijakan Publik

LCW Sorot Kasus Korupsi Mangkrak

badge-check


					LCW Sorot Kasus Korupsi Mangkrak Perbesar

Bandar Lampung – Lampung Corruption Watch (LCW) menyoroti lambannya kinerja Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung dalam menangani sejumlah kasus korupsi yang hingga kini belum menemui titik terang. Beberapa kasus yang menjadi perhatian publik adalah dugaan korupsi dana hibah KONI Lampung, perjalanan dinas DPRD Tanggamus, proyek SPAM air bersih di PDAM Way Rilau Bandar Lampung, serta kasus PT LEB.

Ketua LCW, Juendi Leksa Utama, mendesak Kejati Lampung untuk segera mengambil langkah tegas terhadap kasus-kasus tersebut.“Jika alat bukti sudah cukup, jangan tunda lagi. Lambannya penanganan hanya akan memunculkan spekulasi negatif dari masyarakat,” ujar Juendi pada Senin (9/12/2024).

Ia menilai, Kejati Lampung perlu menunjukkan ketegasan dan keberanian dalam mengungkap keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam dugaan korupsi tersebut.“Kalau sudah jelas ada indikasi keterlibatan, segera tetapkan tersangka. Jangan ragu,” tegasnya.

Juendi juga meminta agar Kejati Lampung lebih terbuka kepada publik mengenai perkembangan penanganan kasus korupsi. Menurutnya, transparansi sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.“Progres penanganan harus jelas. Masyarakat perlu tahu siapa saja yang diduga terlibat dan sejauh mana proses hukumnya berjalan. Jangan biarkan kasus ini berlarut-larut tanpa kepastian,” imbuhnya.

Juendi menambahkan bahwa penegakan hukum harus berjalan secara profesional dan tidak terkesan tebang pilih.“Penegakan hukum tidak boleh setengah hati. Banyak kasus korupsi yang sudah bertahun-tahun mangkrak, dan ini mencederai kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum,” pungkasnya.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Fauzi Heri: Jangan Sampai Lampung Dijadikan Tempat Usaha, tetapi Hanya Mendapatkan Kotorannya Saja

13 Februari 2025 - 06:13 WIB

Fauzi Heri Desak KPPU Tegas Tindak Perusahaan yang Rekayasa Impor Tapioka

6 Februari 2025 - 19:25 WIB

Harga Singkong Ditetapkan Rp1.350 per Kilogram, Menteri Pertanian: “Keputusan Ini untuk Melindungi Petani”

31 Januari 2025 - 14:42 WIB

Pembangunan Jalur Alternatif Lampung-Sumsel Akan Menghubungkan Exit Tol Way Kenanga menuju OKI dan OKU Timur

31 Januari 2025 - 07:18 WIB

Mirza Tinjau Program MBG di Kota Metro

13 Januari 2025 - 18:54 WIB

Trending di Agenda Politik