Bandar Lampung— Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi PKS, Amrullah, menyoroti ketimpangan alokasi anggaran bagi organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi mitra Komisi II. Ia menyebutkan, berdasarkan laporan keuangan Tahun Anggaran 2024, disparitas tersebut tampak nyata dan dinilai tidak sejalan dengan arah pembangunan daerah.
“Kalau ketahanan pangan dan ekonomi berbasis sumber daya alam menjadi prioritas dalam RPJMD, maka alokasi anggaran untuk sektor ini seharusnya lebih proporsional. Faktanya, justru sebaliknya,” ujar Amrullah seusai rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung, Jumat (11/07/2025).
Data menunjukkan, total alokasi anggaran untuk 10 OPD mitra Komisi II hanya sebesar Rp292,63 miliar. Angka ini jauh di bawah anggaran yang diterima OPD mitra Komisi III yang mencapai Rp1,96 triliun, Komisi IV sebesar Rp952,82 miliar, serta Komisi V yang mendapat alokasi hingga Rp3,13 triliun.
Amrullah menilai, ketimpangan ini bisa menghambat komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk menjadikan daerah ini sebagai lumbung pangan nasional. Menurutnya, sektor pertanian, perikanan, perdagangan rakyat, dan lingkungan hidup merupakan fondasi ekonomi masyarakat, khususnya di kawasan pedesaan dan pesisir.
Ia mendesak agar struktur anggaran daerah disusun berdasarkan fungsi strategis dan kontribusi terhadap pembangunan daerah, bukan semata berdasarkan historis atau kebiasaan lama. “Pemerataan pembangunan harus dimulai dari keadilan fiskal. Dan itu berarti sektor ekonomi rakyat harus jadi prioritas, bukan pelengkap,” tegasnya.
Sebelumnya, juru bicara Badan Anggaran DPRD Lampung, Ahmad Basuki dalam laporan resminya menyampaikan rekomendasi agar Pemerintah Provinsi melakukan revisi terhadap pagu anggaran OPD mitra Komisi II, menghapus disparitas antar-OPD, serta mengintegrasikan program-program prioritas ke dalam skema DAK tematik dan insentif fiskal.***red
