Bandar Lampung — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan komitmennya untuk terus menggali potensi pendapatan daerah yang belum tergarap maksimal. Upaya ini, kata dia, mencakup sektor pajak maupun nonpajak, demi mendukung pembangunan yang lebih optimal dan merata.
“Dengan meningkatnya pendapatan, proses pembangunan yang telah direncanakan dapat berjalan lebih optimal, merata, dan tepat sasaran demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Lampung secara berkelanjutan,” ujar Rahmat saat menyampaikan jawaban terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Raperda Perubahan APBD 2025, dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung, Rabu (13/8/2025).
Pernyataan itu menanggapi catatan dan masukan fraksi-fraksi, salah satunya Fraksi Partai Gerindra. Melalui juru bicaranya, Fauzi Heri, Gerindra menyoroti proyeksi pendapatan daerah dalam P-APBD 2025 yang mencapai Rp7,71 triliun, naik Rp152,59 miliar dibandingkan APBD murni.
Kenaikan tersebut terutama ditopang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi Rp4,22 triliun. Pajak Kendaraan Bermotor tercatat melonjak dari Rp909,20 miliar menjadi Rp1,63 triliun. Namun, Fauzi juga mencatat adanya penurunan signifikan pada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dari Rp316,14 miliar menjadi Rp27,60 miliar. Pendapatan transfer ikut turun menjadi Rp3,42 triliun, sementara pendapatan hibah naik menjadi Rp60,81 miliar.
Dari sisi belanja, total Belanja Daerah meningkat menjadi Rp7,78 triliun. Belanja Operasi naik tipis menjadi Rp5,21 triliun, sementara Belanja Modal melonjak Rp312,33 miliar, terutama untuk pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi. Sebaliknya, Belanja Tidak Terduga turun menjadi Rp11,23 miliar, dan Belanja Transfer berkurang Rp148,55 miliar.
“Fraksi menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap belanja modal dan memastikan program prioritas tidak terganggu akibat penurunan belanja transfer,” kata Fauzi.
Untuk pembiayaan daerah, Fauzi menyebut sumbernya berasal dari SiLPA 2024 sebesar Rp69,89 miliar, turun Rp5,10 miliar dari target awal. Fraksi Gerindra mengingatkan agar ketergantungan pada SiLPA dikurangi melalui perencanaan anggaran yang lebih presisi dan pelaksanaan program yang tepat waktu.
Fraksi Gerindra juga mendorong peningkatan kepatuhan pajak melalui digitalisasi layanan, optimalisasi aset daerah untuk mendongkrak PAD, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap penyaluran hibah dan bantuan sosial agar tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.***red
