Harga singkong di Lampung terus anjlok, memicu kemarahan anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi Gerindra, Fauzi Heri. Fauzi menyebut situasi ini sebagai bentuk “penjajahan gaya baru di bidang ekonomi” yang membuat petani semakin terpuruk.
“Petani kita dipermainkan oleh perusahaan yang menetapkan harga secara sepihak,” tegas Fauzi.
Ia menyoroti praktik perusahaan pengolah yang hanya membeli singkong dengan harga sekitar Rp 1.025 per kilogram dengan potongan hingga 30 persen, sehingga petani hanya mendapatkan Rp 717,5 per kilogram.
Dengan harga serendah ini, petani sulit menutupi biaya produksi. Jika produksi singkong per hektare mencapai 30 ton per tahun dan biaya tanam serta ongkos angkut mencapai Rp 20 juta, petani hanya memperoleh sekitar Rp 1,5 juta per tahun atau Rp 125 ribu per bulan — jauh di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP).
Fauzi mendesak Penjabat Gubernur Lampung dan dinas terkait untuk segera mengeluarkan regulasi stabilisasi harga singkong.
“Pemerintah harus hadir untuk melindungi petani. Jangan biarkan petani menjadi korban terus-menerus,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk memastikan petani tidak dimanipulasi oleh perusahaan dan tengkulak.
Dengan luas lahan singkong di Lampung mencapai 366.830 hektare dan produksi lebih dari 8 juta ton per tahun, kebijakan stabilisasi harga mendesak untuk segera diterapkan agar kesejahteraan petani dapat terjaga.***
