Lampung – Hingga akhir tahun 2024, Provinsi Lampung masih belum memiliki fasilitas pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Seluruh limbah B3 yang dihasilkan oleh berbagai sektor industri di Lampung harus dikirimkan ke fasilitas pengolahan di Tangerang, Banten, yang menambah biaya dan tantangan logistik.
Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Lampung memproduksi sekitar 50.000 ton limbah B3 setiap tahunnya. Penyumbang terbesar limbah ini berasal dari sektor industri manufaktur, pertanian, dan kesehatan. Limbah B3 mencakup berbagai jenis seperti limbah cair kimia, sisa bahan bakar, hingga limbah medis dari fasilitas layanan kesehatan.
Pada tahun 2023, pemerintah pusat sebenarnya telah mengalokasikan bantuan kepada Provinsi Lampung untuk membangun fasilitas pengolahan limbah B3. Namun, bantuan tersebut tidak bisa direalisasikan karena Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung gagal memenuhi salah satu persyaratan utama, yaitu menyediakan lahan minimal seluas dua hektar di kawasan industri.
Parina, Kepala Bidang Sampah dan Limbah B3 DLH Lampung, mengungkapkan pihak gagal memenuhi syarat penyediaan lahan tersebut. “Kami menghadapi keterbatasan anggaran dan akses ke lahan yang sesuai, sehingga realisasi bantuan ini gagal direalisasikan,” ujarnya.
Sementara itu, Fauzi Heri, Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung dari Partai Gerindra, meminta DLH untuk segera mengajukan kembali proposal bantuan kepada pemerintah pusat. “Komisi II akan mendorong agar anggaran segera dialokasikan untuk mendapatkan lahan di kawasan industri. Lampung tidak bisa terus-menerus bergantung pada daerah lain untuk pengolahan limbah B3,” tegasnya.
Ketiadaan fasilitas pengolahan limbah B3 di Lampung menjadi perhatian serius, mengingat limbah ini berpotensi mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Pihak DLH diharapkan dapat menjadikan pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3 ini sebagai program skala prioritas. Pemerintah daerah dan DPRD Provinsi Lampung diharapkan dapat bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan strategis ini guna mendukung pembangunan berkelanjutan dan menjaga kualitas lingkungan hidup di provinsi tersebut.
*red
