Lampung- Mikdar Ilyas, Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung meminta Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Holtikultura Provinsi Lampung tidak lagi menyalurkan bantuan bibit kualitas rendah kepada petani. Anggota Fraksi Gerindra itu berang karena banyak mendengar keluhan para petani yang gagal panen saat menanam bibit jagung dan padi yang berasal dari bantuan.
Hal itu terungkap saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II dengan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Holtikultura Provinsi Lampung Rabu (04/12/2024). RDP itu dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Holtikultura Provinsi Lampung beserta jajarannya.
“Saya minta jangan ada lagi bantuan bibit yang jelek di masa pemerintahan Gubernur Lampung ke depan. Saat reses, banyak petani yang mengeluhkan jagung dan padinya gagal panen akibat kualitas bantuan bibit jelek,” ujar anggota dewan asal dapil Lampung Utara-Way Kanan itu dengan nada tinggi.
Senada dengannya, anggota Komisi II dari Fraksi Gerindra Fauzi Heri juga mempertanyakan tentang efektivitas dan kelanjutan kartu petani berjaya. “Apa khabar kartu petani berjaya. Apakah program kartu petani ini berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Bagaimana penyaluran pupuk subsidi kepada petani,” tanyanya.
Sementara itu Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Holtikultura Bani Ispriyanto menjelaskan data-data dan serapan anggaran pada tahun 2024. Ia juga menyampaikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Holtikultura yaitu menjaga stabilitas harga, menurunkan kemiskinan dan ketimpangan wilayah di Provinsi Lampung, meningkatkan ketersediaan produksi tanaman pangan berkelanjutan, dan meningkatkan ketersediaan produksi holtikultura berkelanjutan.
“Sejak tahun 2020 capaian IKU kami di atas 100% dari target yang dicanangkan. Indikator kinerja sasaran kani berupa indeks ketahanan pangan, dan meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura,” jelasnya.
Sementara itu anggota Komisi II lainnya, Amrullah dan Singa Ersa Awangga masih menyoal nasib petani singkong yang selalu dipermainkan oleh harga jual singkong yang murah. Mereka berharap Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Holtikultura dapat meningkatkan kinerjanya hingga dapat menjawab permasalahan para petani di Lampung. “Petani singkong ini tidak dapat alokasi pupuk subsidi sehingga biaya tanamnya mahal. Tapi saat panen, harga anjlok,” ujar keduanya kompak.
Rapat kerja Komisi II DPRD Provinsi Lampung ini dipimpin langsung oleh Ketua Ahmad Basuki dari FPKB, Wakil Ketua Arnold Alam dari F-Golkar, dan Sekretaris Aribun Ayunis dari F-PDIP. Sementara anggota yang hadir mengikuti rapat adalah Fauzi Heri, I Made Suarjaya, dan Mikdar Ilyas dari F-Gerindra, Fatikhatul Khoiriyah dari FPKB, Morisman dan Andriano Dwiki Agusta dari F-PAN, Singa Ersa Ewanggadari Fraksi Demokrat, Amrullah F-PKS, dan Jamroni F-Nasdem, serta Handitya Narapati SZP dari F-Golkar.
