Menu

Mode Gelap
Cómo Puedo Personalizar Mis Dados De 20 Pendapatan APBD Perubahan Lampung Turun Rp19,6 Miliar, Belanja Naik Rp74,6 Miliar Fraksi Gerindra DPRD Lampung: Kepemimpinan Rahmat Mirzani Djausal di HKTI Perkuat Lampung Menuju Lumbung Pangan Nasional Gubernur Lampung: Penyesuaian Target APBD 2026 Demi Kebijakan Fiskal yang Lebih Realistis DPRD Lampung Apresiasi Program Rumah Burung Hantu untuk Kendalikan Hama Tikus Penyembelihan Tapir di Mesuji, Fauzi Heri Minta Kementerian Kehutanan Evaluasi PT Silva Inhutani Lampung

Kebijakan Publik

LCW Sorot Kasus Korupsi Mangkrak

badge-check

LCW Sorot Kasus Korupsi Mangkrak Perbesar

Bandar Lampung – Lampung Corruption Watch (LCW) menyoroti lambannya kinerja Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung dalam menangani sejumlah kasus korupsi yang hingga kini belum menemui titik terang. Beberapa kasus yang menjadi perhatian publik adalah dugaan korupsi dana hibah KONI Lampung, perjalanan dinas DPRD Tanggamus, proyek SPAM air bersih di PDAM Way Rilau Bandar Lampung, serta kasus PT LEB.

Ketua LCW, Juendi Leksa Utama, mendesak Kejati Lampung untuk segera mengambil langkah tegas terhadap kasus-kasus tersebut.“Jika alat bukti sudah cukup, jangan tunda lagi. Lambannya penanganan hanya akan memunculkan spekulasi negatif dari masyarakat,” ujar Juendi pada Senin (9/12/2024).

Ia menilai, Kejati Lampung perlu menunjukkan ketegasan dan keberanian dalam mengungkap keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam dugaan korupsi tersebut.“Kalau sudah jelas ada indikasi keterlibatan, segera tetapkan tersangka. Jangan ragu,” tegasnya.

Juendi juga meminta agar Kejati Lampung lebih terbuka kepada publik mengenai perkembangan penanganan kasus korupsi. Menurutnya, transparansi sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.“Progres penanganan harus jelas. Masyarakat perlu tahu siapa saja yang diduga terlibat dan sejauh mana proses hukumnya berjalan. Jangan biarkan kasus ini berlarut-larut tanpa kepastian,” imbuhnya.

Juendi menambahkan bahwa penegakan hukum harus berjalan secara profesional dan tidak terkesan tebang pilih.“Penegakan hukum tidak boleh setengah hati. Banyak kasus korupsi yang sudah bertahun-tahun mangkrak, dan ini mencederai kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum,” pungkasnya.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Baca Lainnya

Fraksi Gerindra DPRD Lampung: Kepemimpinan Rahmat Mirzani Djausal di HKTI Perkuat Lampung Menuju Lumbung Pangan Nasional

1 Agustus 2026 - 10:05 WIB

Warga Diminta Manfaatkan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

29 Juli 2026 - 22:24 WIB

Dinas Pariwisata Provinsi Siap Jika Ditunjuk Menjadi Pelaksana Lampung Fair 2025

29 Juli 2026 - 22:24 WIB

ORASKI Tegaskan Tak Ikut Aksi 20 Mei, Kritisi Usulan Pembatasan Potongan Aplikasi

29 Juli 2026 - 22:24 WIB

Dinas Pariwisata Provinsi Siap Gratiskan Lampung Fair 2025

29 Juli 2026 - 22:24 WIB