Menu

Mode Gelap
Fauzi Heri Dukung Pernyataan Gubernur Lampung, Kunci Daya Saing Singkong Ada di Produktivitas Ekosistem Wisata Berkelanjutan Yogyakarta Jadi Model Inspirasi bagi Lampung DPRD Lampung Belajar Kunci Sukses Pariwisata Berdaya Saing dari Jawa Barat Komisi II DPRD Lampung Belajar Ke Jawa Barat, Gali Ilmu Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan SPMB Jalur Domisili di Lampung Disoal, DPRD Minta Evaluasi Sistem 100 Hari Gubernur Mirza-Jihan: Kepuasan Publik Tinggi, Tantangan Birokrasi dan Infrastruktur Masih Jadi PR, Apa Kata Fraksi Gerindra? 

Parlemen Lampung

Reses Fauzi Heri, Warga Korpri Jaya Keluhkan Curanmor

badge-check


					Reses Fauzi Heri, Warga Korpri Jaya Keluhkan Curanmor Perbesar

Warga Jl. Nangka Kelurahan Korpri Jaya, Bandar Lampung mengeluhkan keamanan di lingkungan tempat mereka tinggal yang saat ini tidak aman lagi. Sejumlah rumah warga dalam beberapa pekan terakhir kehilangan sepeda motor yang di parkir di dalam pagar rumah. Warga berharap pemerintah dan kepolisian bisa memberikan solusi atas persoalan tersebut.

Demikian diungkapkan Sumarno, warga Kelurahan Korpri Jaya dalam reses Anggota DPRD Provinsi Lampung Fauzi Heri 12-19 November 2024. Anggota Fraksi Gerindra yang tengah melakukan kunjungan ke rumah-rumah warga itu diminta menyampaikan aspirasi terkait kerawanan situasi kamtibmas di daerah yang berbatasan langsung dengan kampus Itera tersebut.

“Pencurian sepeda motor ini sudah sangat meresahkan, Pak. Pencuri berkeliaran tak kenal waktu. Terkadang mereka beraksi di pagi hari, ada juga kejadian di siang hari, dan yang paling sering kehilangan motor menjelang magrib,” jelasnya.

Menanggapi hal itu, anggota DPRD asal Fraksi Partai Gerindra tersebut menjelaskan bahwa pihaknya akan meneruskan keluhan warga kepada pihak terkait. Namun, menurutnya kerawanan situasi kamtibmas itu hendaknya dijadikan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, masyarakat juga diminta melakukan rembuk warga dalam rangka mencari solusi mandiri atas persoalan tersebut.

“Keluhan warga atas situasi keamanan lingkungan di Korpri Jaya ini akan kami teruskan kepada aparat pemerintah Kelurahan, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa. Tetapi warga tidak boleh menunggu solusi dari pihak terkait, tetapi juga dapat mencari solusi mandiri atas kerawanan lingkungan tempat tinggalnya. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan yaitu dengan cara membuat satu akses menuju Jalan Nangka ini. Sehingga lalu lintas orang keluar masuk tempat ini menjadi terpantau,” jelasnya.

Senada dengannya Zulkifli Ketua RT 02 LK II Korpri Jaya mengatakan bahwa solusi untuk mengatasi peristiwa pencurian sepeda motor telah didiskusikan bersama para Ketua RT yang difasilitasi oleh Ketua Lingkungan. Bahkan salah satu warga jalan Nangka yang merupakan akademisi dari Itera saat ini tengah membuat kajian untuk mencari solusinya.

“Para Ketua RT di lingkungan II ini sudah beberapa kali melakukan rembuk. Kebetulan salah satu warga kita Pak Boby Rahman itu dosen di Fakultas Perencanaan Wilayah dan Kota di Kampus Itera. Ia saat ini sedang membuat kajian untuk mengatasi kehilangan motor di kampung kita ini, Pak. Semoga dalam waktu dekat solusi mandiri atas persoalan kerawanan keamanan di sini bisa diatasi secara mandiri oleh kami sesuai arahan Pak Dewan tadi,” ungkapnya.

Reses DDPRD Provinsi Lampung di Kelurahan Korpri Jaya, Bandar Lampung

Fauzi Heri, Anggota DPRD Provinsi Lampung saat reses di Kelurahan Korpri Jaya, Bandar Lampung

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Ekosistem Wisata Berkelanjutan Yogyakarta Jadi Model Inspirasi bagi Lampung

25 Juni 2025 - 15:19 WIB

Komisi II DPRD Lampung Belajar Ke Jawa Barat, Gali Ilmu Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan

24 Juni 2025 - 14:15 WIB

SPMB Jalur Domisili di Lampung Disoal, DPRD Minta Evaluasi Sistem

18 Juni 2025 - 21:15 WIB

Pabrik Etanol Diduga Cemari Sawah Warga, DPRD Provinsi Desak Investigasi dan Sanksi Tegas

14 Juni 2025 - 13:21 WIB

Fraksi Gerindra Apresiasi Penghapusan Iuran Komite di SMK/SMA Negeri Lampung

7 Juni 2025 - 21:48 WIB

Trending di Kebijakan Publik