Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menghadapi tantangan defisit anggaran pada tahun 2025. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan kajian khusus guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor non pajak. Hal ini diungkapkan oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, dalam pembukaan bimbingan teknis Anggota DPRD Provinsi Lampung di Jakarta, Selasa (18/02/2025).
Menurut legislator dari Fraksi Partai Gerindra tersebut, salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah pendataan dan penataan aset milik daerah secara menyeluruh. Dengan demikian, potensi pendapatan yang dapat dihasilkan dari aset milik daerah itu bisa diprediksi secara lebih akurat.
“Kita perlu mendata aset daerah agar dapat mengetahui potensi pendapatan yang bisa dihasilkan. Dengan demikian, Pemprov Lampung bisa mengoptimalkan asetnya untuk meningkatkan PAD dari sektor non pajak,” ujar Ahmad Giri Akbar.
Selain itu, Ahmad Giri juga menyoroti perlunya kajian terkait organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab dalam menginventarisasi aset daerah. Saat ini, tugas tersebut berada di bawah Badan Keuangan Daerah. Namun, ke depan, ada kemungkinan tanggung jawab tersebut dialihkan ke OPD lain agar lebih efektif.
“Selama ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) tugasnya lebih spesifik kepada penatausahaan keuangan dalam belanja daerah. Sementara tugas penataan dan pengelolaan aset seperti menjadi tugas tambahan saja. Oleh karena itu, bisa saja kita lakukan kajian agar pengelolaan aset daerah ke depan dapat diserahkan kepada OPD atau badan lain. Yang terpenting bagaimana aset milik daerah itu bisa menambah PAD non pajak. Ini yang harus kita siapkan kajian hukumnya,” jelasnya.
Muhammad Reza Betawi, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung Fraksi Partai Gerindra
Menanggapi hal ini, anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Muhammad Reza Berawi, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah melakukan kajian untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan aset daerah. Output dari kajian tersebut adalah regulasi yang mengatur secara jelas mengenai lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan aset agar hasilnya lebih optimal.
“Kita melihat contoh dari Pemprov DKI Jakarta yang menyerahkan pengelolaan asetnya kepada BUMD melalui regulasi yang telah dibuat. Hal ini tengah kita pelajari agar Pemprov Lampung juga bisa membuat terobosan hukum dengan menyerahkan pengelolaan aset kepada pihak profesional, sehingga potensi pendapatan bisa dimaksimalkan,” ujar legislator Partai Gerindra dari dapil Kabupaten Pesawaran, Pringsewu, dan Kota Metro, Muhammad Reza Berawi.
Dengan adanya kajian ini, diharapkan Pemprov Lampung dapat menemukan solusi terbaik untuk meningkatkan PAD dari sektor non pajak serta mengurangi beban defisit anggaran pada tahun 2025.***red
