Bandar Lampung– Penutupan saluran air menuju laut oleh perusahaan di Kelurahan Pidada dan Waylunik, Bandar Lampung, diduga menjadi penyebab banjir yang melanda rumah warga setempat. Selain itu, aktivitas penambangan liar turut memperparah kondisi dengan membawa limbah pasir yang menyebabkan pendangkalan saluran air.
Hal tersebut terungkap saat rombongan Komisi II DPRD Provinsi Lampung melakukan inspeksi ke lokasi banjir di Kelurahan Pidada, Kecamatan Panjang, Minggu (19/01/2025). Dalam rombongan tersebut hadir Fauzi Heri, I Made Suarjaya, dan Mikdar Ilyas dari Fraksi Partai Gerindra, serta Aribun Sayunis dari Fraksi PDI Perjuangan. Mereka didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Emilia Kusumawati dan beberapa pejabat terkait.
Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Fauzi Heri, menyampaikan bahwa berdasarkan laporan masyarakat, banjir di Pidada salah satunya disebabkan oleh tertutupnya saluran air oleh tembok pagar milik PT Semen Baturaja di Jl. Teluk Tomini. Setelah dilakukan koordinasi, pihak perusahaan sepakat untuk memperbaiki saluran air tersebut.
“Perwakilan PT Semen Baturaja, Pak Teguh, telah melihat langsung kondisi di lapangan. Besok alat berat akan mulai bekerja membongkar tembok dan memperbaiki saluran air menuju pembuangan ke laut,” jelas Fauzi Heri.
Pendangkalan sungai di sekitar wilayah perusahaan di Kelurahan Waylunik, Bandar Lampung
I Made Suarjaya, anggota Komisi II lainnya, meminta perusahaan lain di sekitar lokasi banjir, seperti PT LDC dan PT Bumi Waras, untuk berkontribusi melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) guna memperbaiki saluran air yang mengalami pendangkalan akibat material pasir.
“Kami meminta perusahaan-perusahaan tersebut segera mengambil langkah untuk membantu masyarakat terdampak banjir. Perbaikan saluran air ini sangat mendesak,” tegas I Made Suarjaya.
Temuan Penambangan Liar
Selain meninjau lokasi banjir, rombongan juga mengecek aktivitas penambangan liar di bukit Kelurahan Pidada. Lokasi tersebut diketahui rusak parah akibat kegiatan penambangan yang tidak berizin.
Lokasi penambangan liar di Kelurahan Pidada, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung.
“Ini jelas ilegal. Tidak ada izin dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung untuk kegiatan di sini. Kami hanya mencatat satu lokasi berizin, yaitu di Simpang PJR, Sutami. Kegiatan seperti ini harus segera ditutup dan diawasi agar tidak beroperasi kembali,” tegas Emilia Kusumawati, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
Mikdar Ilyas, anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung, berencana memanggil beberapa perusahaan yang diduga menjadi penyebab banjir. “Kami akan tindaklanjuti sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung. Sedangkan untuk kewenangan Pemerintah Kota Bandar Lampung, kami akan berkoordinasi dengan Wali Kota,” ujarnya.
Selain inspeksi, rombongan DPRD juga membawa bantuan makanan untuk warga terdampak banjir. Anggota DPRD Kota Bandar Lampung dari Fraksi Gerindra, seperti Romi Husin, Rizaldi Adrian, Yunika, dan Asroni Paslah, turut berdialog dengan warga di lokasi banjir. Bantuan tersebut merupakan kontribusi Ruby Chairani, anggota DPR RI daerah pemilihan Lampung I dari Partai Gerindra.
Banjir yang melanda Pidada dan Waylunik ini menjadi pengingat akan pentingnya pengelolaan lingkungan dan tanggung jawab perusahaan di sekitar wilayah terdampak. Pemerintah diharapkan dapat mengambil langkah nyata segera dilakukan untuk mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang.***red
