Lampung — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela menuntaskan 100 hari kerja pertamanya dengan tingkat kepuasan publik yang tinggi. Survei Litbang RLMG menunjukkan, 83,67 persen masyarakat merasa puas atas kepemimpinan duet ini—angka yang bahkan melampaui raihan suara mereka dalam Pilgub 2024 sebesar 82,7 persen.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Lampung, Fahrorrozi, menilai hasil tersebut merupakan bukti bahwa publik merasakan dampak langsung dari kebijakan yang dijalankan. “Fraksi Gerindra mengapresiasi capaian ini. Kami optimistis Gubernur Rahmat Mirzani Djausal akan membawa Provinsi Lampung menuju kemajuan dan menjadi bagian penting dalam menyongsong Indonesia Emas 2045,” ujar Fahrorrozi, Selasa (17/06/2025).
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Muhammad Reza Berawi, menambahkan bahwa keberhasilan 100 hari pertama ini juga harus dibarengi dengan pembenahan pada aspek tata kelola pemerintahan, hukum, dan pelayanan perizinan. “Reformasi birokrasi harus dipercepat. Perizinan harus mudah, transparan, dan bebas pungli. Ini penting untuk menciptakan kepastian hukum dan mendorong iklim investasi yang sehat,” kata Reza.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Fauzi Heri, yang membidangi menyoroti pentingnya percepatan kerja birokrasi khususnya di sektor ketahanan pangan, dan pariwisata. Menurutnya sektor pertanian dan pariwisata dapat menjadi komoditas unggulan provinsi Lampung di masa mendatang.
Hasil survei kepuasan publik, di sektor pertanian, 71,08 persen masyarakat menyatakan puas, namun masih ada keluhan soal distribusi bantuan dan pupuk yang belum merata. Sementara di bidang pariwisata, kepuasan publik hanya 64,42 persen—terendah di antara sektor lain. Infrastruktur menuju destinasi wisata dinilai belum memadai, dan promosi masih belum menjangkau luas.
“Hasil survey menunjukkan Gubernur sudah berlari cepat, tapi apakah seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bisa mengimbangi? Bila tidak, perlu dilakukan penyegaran dengan menempatkan orang-orang yang kompeten. Kami mendorong sektor pertanian dan pariwisata bisa menjadi komoditas unggulan penghasil PAD,” ujar Fauzi.
Sementara itu Anggota Komisi III DPRD Lampung, Mirzalie, menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang efisien dan akuntabel. Layanan publik Samsat justru menjadi sektor dengan tingkat kepuasan tertinggi, yaitu 83,66 persen. Program pemutihan pajak kendaraan serta layanan digital disebut sebagai terobosan yang memudahkan masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah.
Ia menambahkan pertumbuhan ekonomi Lampung triwulan I 2025 mencapai 5,47 persen year-on-year, tertinggi dalam lima tahun terakhir di Sumatera. Pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan menjadi sektor penggerak utama, dengan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
“Keberhasilan pembangunan harus diikuti dengan tata kelola keuangan yang transparan. Program-program populis yang dijalankan harus memiliki pertanggungjawaban fiskal yang kuat. Oleh karena itu, untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi faktor, faktor ketimpangan ekonomi harus juga menjadi sektor yang diperhatikan. Kuncinya birokrasi harus mampu melakukan tugas-tugasnya dalam mendukung langkah Gubernur Lampung dengan lebih baik lagi,” katanya.
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Mukhlis Basri menyoroti soal perbaikan jalan yang masih menjadi keluhan masyarakat. Sektor jalan memang menunjukkan progres. Survei Litbang RLMG mencatat kepuasan publik atas pembangunan jalan naik dari 35 persen di 2024 menjadi 56,20 persen di 2025. Namun masih ada 43,8 persen responden yang menyatakan kurang atau sangat tidak puas. Ini menunjukkan bahwa masalah jalan belum sepenuhnya terselesaikan.
“Kami melihat ada kenaikan tingkat kepuasan terhadap pembangunan jalan. Tapi persoalan di lapangan belum tuntas. Harus ada percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur, terutama di wilayah pelosok dan penyangga ekonomi daerah,” jelasnya.
Sekretaris Komisi V DPRD Lampung, Elly Wahyuni, yang membidangi kesejahteraan rakyat, termasuk pendidikan dan kesehatan, mencatat bahwa dua sektor ini cukup diapresiasi masyarakat. Tingkat kepuasan di sektor pendidikan tercatat 82,19 persen dan kesehatan 77,92 persen. Di sektor pendidikan, program penghapusan biaya ijazah dan sekolah gratis hingga SMA menjadi kebijakan yang menonjol. Di layanan kesehatan, perbaikan akses dan kualitas pelayanan menjadi sorotan utama.
“Kami melihat capaian positif di bidang pendidikan dan kesehatan. Namun tantangan di daerah terpencil masih besar. Distribusi guru dan tenaga medis serta pemerataan fasilitas harus menjadi perhatian agar tidak terjadi ketimpangan layanan publik,” katanya.
Lebih lanjut Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, menyambut baik hasil survei kepuasan publik terhadap pemerintahan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal. Menurutnya, hasil survei ini membuktikan bahwa kerja keras Gubernur dan jajarannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung telah membuahkan hasil. Menurutnya, survei ini menjadi motivasi bagi pemerintah provinsi untuk terus meningkatkan kinerjanya dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Lampung.
“Alhamdulillah, hasil survei ini menunjukkan bahwa masyarakat Lampung puas dengan kinerja Gubernur Rahmat Mirzani Djausal. Ini membuktikan bahwa beliau telah bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung. Kami berkomitmen untuk terus mendukung dan mengawasi kinerja pemerintah provinsi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung,” tegasnya.
Namun demikian, tantangan struktural masih besar. Pemerintahan Rahmat Mirzani Djausal–Jihan Nurlela dinilai mampu membangun fondasi awal yang kuat. Ke depan, keberhasilan pemerintahan akan sangat ditentukan oleh kemampuan mengatasi hambatan birokrasi, pembangunan infrastruktur yang merata, serta konsistensi dalam menjalankan reformasi di berbagai lini.
Jika arah pembangunan tetap dipertahankan, dengan keterlibatan publik dan tata kelola yang transparan, maka cita-cita menjadikan Lampung sebagai provinsi yang maju, adil, dan berdaya saing tinggi bukanlah angan-angan.***red
