Menu

Mode Gelap
Kemacetan Parah Usai Ijtima Ulama di Kotabaru, Lampung, Aparat Kewalahan Atur Lalu Lintas Komisi II DPRD Lampung Pelajari Model Jatim: Menimbang Perlindungan Komoditas Strategis hingga Skema Asuransi Petani Fraksi Gerindra DPRD Lampung Dukung Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur Warga Masih Keluhkan Study Tour SMK dalam Reses Dewan Komisi II DPRD Lampung Pastikan Pasokan Ayam untuk Program MBG, Dorong Kemitraan dengan UMKM Hipni Terpilih Aklamasi Pimpin Dekopinwil Lampung

Parlemen Lampung

Komisi II DPRD Lampung Pastikan Pasokan Ayam untuk Program MBG, Dorong Kemitraan dengan UMKM

badge-check


					Komisi II DPRD Provinsi Lampung kunjungan kerja ke perusahaan ternak ayam PT Ciomas Adisatwa dalam rangka memastikan ketersediaan pasokan bahan pangan untuk dapur MBG, Senin (10/11/2025) Perbesar

Komisi II DPRD Provinsi Lampung kunjungan kerja ke perusahaan ternak ayam PT Ciomas Adisatwa dalam rangka memastikan ketersediaan pasokan bahan pangan untuk dapur MBG, Senin (10/11/2025)

Lampung Selatan — Komisi II DPRD Provinsi Lampung melakukan kunjungan kerja ke PT Ciomas Adisatwa di Desa Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, Senin (10/11/2025), untuk memastikan ketersediaan pasokan ayam bagi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah digalakkan Pemerintah Provinsi Lampung.

Rombongan Komisi II terdiri atas anggota DPRD dari berbagai fraksi, yakni Fauzi Heri, I Made Suarjaya, dan Mikdar Ilyas dari Fraksi Partai Gerindra, serta Aribun Sayunis dari Fraksi PDI Perjuangan. Mereka diterima langsung oleh Vice President Head Marketing Broiler PT Ciomas Adisatwa, Agus Wahyudi, bersama Head of QA West Area PT Ciomas Adisatwa, Muzammil, serta perwakilan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.

Lampung Over Supply Ayam

Dari hasil peninjauan, Komisi II menemukan bahwa produksi ayam di Provinsi Lampung mencapai 300–400 ribu ekor per hari, sementara kebutuhan hanya sekitar 209 ribu ekor. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kelebihan pasokan (over supply) antara 90 hingga 156 ribu ekor ayam setiap harinya.

Anggota Komisi II DPRD Lampung,  Mikdar Ilyas, menilai kelebihan produksi itu perlu dimanfaatkan untuk mendukung keberlanjutan program MBG di seluruh kabupaten/kota.

“Kita ingin memastikan kelebihan pasokan ayam ini dapat dimanfaatkan untuk program Makan Bergizi Gratis sekaligus membuka ruang kemitraan bagi pelaku UMKM lokal. Dengan begitu, ekonomi rakyat bergerak dan gizi anak-anak terpenuhi,” ujar Mikdar saat meninjau fasilitas produksi PT Ciomas Adisatwa.

Jaga Kualitas dan Keamanan Pangan

Sementara itu anggota Komisi II I Made Suarjaya menekankan pentingnya menjaga mutu dan keamanan pangan ayam yang akan disalurkan dalam program MBG. Menurutnya, seluruh proses pemotongan harus dilakukan di Rumah Pemotongan Ayam (RPA) dengan standar higienis, sementara daging ayam perlu melalui proses pembekuan menggunakan cold storage agar tetap segar dan bebas kontaminasi.

“Pemotongan yang dilakukan dengan prosedur benar akan menghasilkan daging sehat, bebas bakteri, dan tetap tinggi protein. Ini sangat penting bagi kualitas gizi anak-anak penerima program MBG,” katanya.

Dorongan Tujuh Kebijakan Kemitraan

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi II Fauzi Heri juga mendorong terbentuknya tujuh kebijakan kemitraan strategis antara PT Ciomas dan pelaku UMKM di Lampung. Tujuannya untuk memperkuat rantai pasok ayam MBG yang stabil, berkualitas, dan memberikan manfaat ekonomi berkeadilan.

Tujuh usulan tersebut meliputi Kemitraan Produktif Berbasis UMKM, melalui kontrak jangka menengah dan pembinaan teknis, Harga dan Kualitas Terjamin, dengan harga acuan yang mengikuti pasar modern dan pengawasan mutu ketat, Subsidi Logistik dan Distribusi Bersama, melalui pembentukan pusat distribusi ayam MBG di setiap kabupaten dan sistem pengiriman digital, Pembinaan dan Sertifikasi UMKM Mitra, termasuk pelatihan, sertifikasi halal, dan pendampingan legalitas, Keberlanjutan Rantai Pasok, dengan praktik produksi ramah lingkungan serta audit tahunan, Transparansi Pasokan, menggunakan sistem e-tracking dan pelaporan rutin, dan Afirmasi Daerah dan Desa 3T, melalui kolaborasi dengan koperasi dan BUMDes untuk membentuk klaster peternak rakyat.

“Komisi II akan terus mengawal agar kemitraan ini memberi manfaat ganda—tersedianya pangan bergizi bagi rakyat dan meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha kecil di daerah,” ujar Fauzi.

Rencananya, hasil kunjungan lapangan dan tujuh usulan kebijakan tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam rapat kerja Komisi II bersama Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan, dan pemangku kepentingan lainnya guna memperkuat ekosistem pangan daerah yang mandiri dan berkelanjutan. ***red

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Komisi II DPRD Lampung Pelajari Model Jatim: Menimbang Perlindungan Komoditas Strategis hingga Skema Asuransi Petani

20 November 2025 - 16:32 WIB

Fraksi Gerindra DPRD Lampung Dukung Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur

14 November 2025 - 20:06 WIB

Warga Masih Keluhkan Study Tour SMK dalam Reses Dewan

12 November 2025 - 20:01 WIB

Gubernur Lampung Ingatkan Raperda Perlindungan Petani Harus Selaras dengan RTRW dan Produk Hukum Daerah

9 Oktober 2025 - 11:53 WIB

DPRD Lampung Sahkan APBD Perubahan 2025, Defisit Ditutup dari SiLPA

19 Agustus 2025 - 15:18 WIB

Trending di Parlemen Lampung