Menu

Mode Gelap
Kemacetan Parah Usai Ijtima Ulama di Kotabaru, Lampung, Aparat Kewalahan Atur Lalu Lintas Komisi II DPRD Lampung Pelajari Model Jatim: Menimbang Perlindungan Komoditas Strategis hingga Skema Asuransi Petani Fraksi Gerindra DPRD Lampung Dukung Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur Warga Masih Keluhkan Study Tour SMK dalam Reses Dewan Komisi II DPRD Lampung Pastikan Pasokan Ayam untuk Program MBG, Dorong Kemitraan dengan UMKM Hipni Terpilih Aklamasi Pimpin Dekopinwil Lampung

Parlemen Lampung

Komisi II DPRD Lampung Belajar Ke Jawa Barat, Gali Ilmu Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan

badge-check


					Kunjungan Kerja Komisi II DPRD Provinsi Lampung ke DPRD Provinsi Jawa Barat dalam rangka meningkatkan daya saing sektor pariwisata, Selasa (24/06/2025) Perbesar

Kunjungan Kerja Komisi II DPRD Provinsi Lampung ke DPRD Provinsi Jawa Barat dalam rangka meningkatkan daya saing sektor pariwisata, Selasa (24/06/2025)

Bandung — Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Jawa Barat guna mempelajari strategi daerah itu dalam mengembangkan potensi pariwisata dan kebudayaan.

Rombongan yang terdiri dari para anggota Komisi II DPRD Lampung diterima Sekretaris Komisi II DPRD Jawa Barat, Ade Puspitasari, bersama anggota Ika Siti Rahmatika, dan Irwan Setiawan, staf perencana dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat, Selasa (24/06/2025).

Ade Puspitasari memaparkan bahwa Jawa Barat terus mengoptimalkan promosi digital untuk menarik lebih banyak wisatawan, termasuk memanfaatkan platform media sosial dan teknologi digital guna membentuk citra destinasi yang autentik dan ramah lingkungan. Selama ini, Kota Bandung yang dikenal sebagai destinasi wisata kuliner menjadi contoh daya tarik bagi pelancong dari berbagai daerah.

“Komisi II DPRD Jawa Barat juga berencana membuat program kesenian yang melibatkan anggota dewan dari masing-masing daerah pemilihan. Hal ini diusulkan agar dapat dikolaborasikan dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait,” kata Ade.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Lampung, Fauzi Heri, menyampaikan bahwa pihaknya juga ingin mempelajari penerapan Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Jawa Barat yang telah diimplementasikan dengan baik. Ia menekankan bahwa pola branding daerah yang dilakukan oleh Gubernur Dedi Mulyadi dapat dijadikan contoh bagi Lampung untuk menjadikan kebudayaan daerah sebagai parameter pembangunan.

“Yang perlu dicermati, apakah PPKD ini telah menjadi ‘buku saku’ wajib bagi pelaku pembangunan daerah sesuai dengan mandat Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Dan juga, apakah evaluasi pelaksanaan pembangunan kebudayaan dan promosi pariwisata Jawa Barat memanfaatkan teknologi Open Source Intelligence (OSINT) seperti aplikasi Drone Emprit?” tanya Fauzi.

Menanggapi itu, Irwan Setiawan menjelaskan bahwa Jawa Barat memang memanfaatkan teknologi digital dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan kebudayaan dan promosi pariwisata daerah. Melalui analisis data dari media sosial dan platform digital lainnya, Jawa Barat dapat memetakan pola kunjungan wisatawan dan kebutuhan promosi yang relevan bagi daerah.

Kunjungan kerja ini diharapkan dapat memberi masukan berharga bagi Lampung dalam merumuskan langkah strategis dan penguatan kebijakan daerah terkait pengembangan pariwisata dan pelestarian kebudayaan, agar dapat mengangkat potensi daerah dan memberi nilai ekonomi bagi masyarakat setempat.***red

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Komisi II DPRD Lampung Pelajari Model Jatim: Menimbang Perlindungan Komoditas Strategis hingga Skema Asuransi Petani

20 November 2025 - 16:32 WIB

Fraksi Gerindra DPRD Lampung Dukung Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur

14 November 2025 - 20:06 WIB

Warga Masih Keluhkan Study Tour SMK dalam Reses Dewan

12 November 2025 - 20:01 WIB

Komisi II DPRD Lampung Pastikan Pasokan Ayam untuk Program MBG, Dorong Kemitraan dengan UMKM

11 November 2025 - 08:28 WIB

Gubernur Lampung Ingatkan Raperda Perlindungan Petani Harus Selaras dengan RTRW dan Produk Hukum Daerah

9 Oktober 2025 - 11:53 WIB

Trending di Parlemen Lampung