Lampung Tengah – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Tata Niaga Singkong DPRD Provinsi Lampung, I Made Suarjaya, menyesalkan pernyataan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah, Jumali, yang menyatakan belum menerima surat edaran terkait harga singkong yang ditandatangani oleh Penjabat (Pj.) Gubernur Lampung, Samsudin.
Legislator Partai Gerindra Dapil Lampung Tengah itu menjelaskan dalam situasi darurat seperti anjloknya harga singkong yang membuat ribuan petani menjerit, seluruh pihak terkait seharusnya bersikap proaktif dengan mendatangi Pemerintah Provinsi Lampung untuk mendapatkan informasi.
“Saat ini sudah keadaan darurat, ribuan petani singkong menjerit. Jadi, seharusnya Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah jemput bola. Kalau belum terima surat edaran, kejar ke Provinsi,” ujarnya usai berdialog dengan perwakilan petani singkong di ruang rapat DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Rabu (15/01/2025).
Suasana Rapat Dengar Pendapat antara Anggota Pansus Tata Niaga Singkong DPRD Provinsi Lampung dengan perwakilan petani singkong di ruang rapat DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Rabu (15/01/2025)
Senada dengan itu, Fauzi Heri, anggota Pansus DPRD Provinsi Lampung, menekankan bahwa Pj. Gubernur Lampung telah menandatangani surat edaran secara elektronik sebagai bentuk respons cepat terhadap kondisi darurat. Ia menyatakan alasan belum menerima surat edaran tidak dapat diterima.
“Penjabat Gubernur Lampung saja tanda tangan surat edaran secara elektronik. Ini membuktikan bahwa situasi yang melanda ribuan petani singkong sudah demikian darurat, jadi perlu tindakan cepat,” tegasnya.
Ketua Pansus Tata Niaga Singkong, Mikdar Ilyas, juga menekankan pentingnya peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk aktif turun ke lapangan, mengawasi pelaksanaan surat edaran Pj. Gubernur. Ia mengingatkan agar DPRD Kabupaten Lampung Tengah turut melakukan pengawasan agar tidak terjadi pelanggaran.
“Apa yang menjadi kewenangan masing-masing harap digunakan. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah eksekutif dan legislatif mengawasi pelaksanaan surat edaran sehingga semua pihak yang memiliki kewenangan dapat bekerja dengan maksimal. Jika ada perusahaan tapioka yang tidak patuh, maka rekomendasi sanksi tegas sesuai dengan kewenangannya masing-masing,” tegas Mikdar.
Sebelumnya, Kadis Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah Jumali mengatakan bahwa pihaknya belum mendapatkan salinan surat edaran Pj. Gubernur Lampung yang mengatur harga eceran terendah singkong. Namun, ia menyampaikan bahwa salah satu penyebab anjloknya harga singkong karena pengaturan musim tanam.
“Kami ini pelaksana yang punya kewenangan mengatur musim tanam itu adalah Pemerintah Provinsi. Jadi salah satu penyebab anjloknya harga singkong adalah pengaturan musim tanam,” jelasnya.
Pansus Tata Niaga Singkong DPRD Provinsi Lampung dibentuk untuk merespons keluhan petani singkong terkait anjloknya harga komoditas tersebut. Setelah sebelumnya melakukan inspeksi mendadak di Kabupaten Lampung Utara, anggota Pansus pada Rabu (15/01/2025) mengunjungi Kabupaten Lampung Tengah untuk menggali data dan informasi lebih lanjut.***red
