Bandar Lampung – Menyusul pengurangan anggaran dalam rangka efisiensi, Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung Fauzi Heri meminta Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (KPTPH) Provinsi Lampung untuk segera melakukan pendataan terhadap seluruh aset yang dimiliki. Langkah ini diperlukan agar aset-aset tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberikan nilai ekonomis yang berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurut Fauzi Heri, pedoman pengelolaan barang milik Dinas KPTPH itu dapat merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Regulasi tersebut dapat menjadi dasar hukum bagi Provinsi Lampung untuk menerbitkan Peraturan Gubernur agar dapat menarik retribusi atas pemanfaatan aset yang dimiliki, termasuk aset yang berada di bawah kewenangan Dinas KPTPH.
“Pendataan aset ini sangat penting, karena kita harus tahu apa saja yang dimiliki daerah dan bagaimana aset itu bisa bermanfaat secara ekonomi. Jangan sampai ada aset terbengkalai atau tidak termanfaatkan dengan baik, padahal jika dikelola dengan skema yang tepat, aset tersebut bisa mendatangkan pemasukan bagi daerah. Kita punya banyak opsi pemanfaatan, seperti sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna, hingga kerja sama penyediaan infrastruktur. Semua itu bisa menjadi instrumen untuk meningkatkan PAD,” ujar Fauzi Heri, seusai Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Provinsi Lampung dengan Dinas KPTPH, Kamis (13/02/2025).
Lebih lanjut, legislator asal Partai Gerindra itu menyoroti sejumlah aset yang dapat segera dimanfaatkan, seperti alat dan mesin pertanian (alsintan), tanah, dan bangunan yang hingga saat ini belum produktif. Ia menegaskan bahwa pemanfaatan aset bukan hanya sekadar untuk mendatangkan PAD, tetapi juga untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor pertanian di Lampung.
“Alsintan yang ada, misalnya, bisa disewakan kepada kelompok tani atau pelaku usaha pertanian dengan tarif yang wajar. Selain membantu petani mendapatkan akses terhadap alat pertanian modern, ini juga menjadi sumber pemasukan bagi daerah. Begitu juga dengan aset tanah atau bangunan yang menganggur, seharusnya bisa dikerjasamakan dengan pihak lain agar memiliki nilai ekonomis, bukan justru dibiarkan tidak terkelola,” tambahnya.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Holtikultura Bani Ispriyanto dalam RDP dengan Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Kamis 13/02/2025).
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas KPTPH Provinsi Lampung, Bani Ispriyanto, mengungkapkan bahwa pihaknya sejak tahun 2025 ini telah mulai mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah, khususnya alsintan, untuk meningkatkan PAD.
“Kami menargetkan pada tahun 2025, pemanfaatan alsintan bisa memberikan kontribusi lebih dari satu miliar rupiah untuk PAD. Dengan adanya target ini, kami akan memastikan bahwa UPTD terkait dapat lebih maksimal dalam mengelola dan menyewakan alsintan yang tersedia,” jelas Bani Ispriyanto.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pihaknya juga akan mengkaji pemanfaatan aset-aset lain baik berupa tanah dan bangunan maupun aset lainnya agar dapat menjadi sumber pendapatan bagi daerah. Hasil kajian itu nantinya dapat ditindaklanjuti dengan penerbitan regulasinya agar dapat dilakukan kerjasama pemanfaatan yang akan menambah PAD. ***red
