Lahat – Bupati Lahat, Bursa Zarnubi, mengungkapkan keprihatinannya terhadap rendahnya gaji dan terbatasnya dana operasional kepala daerah di Indonesia. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab utama mengapa sejumlah kepala daerah tergoda melakukan praktik korupsi.
Hal ini disampaikannya saat berdiskusi dengan Anggota DPRD Provinsi Lampung, Fauzi Heri, di Pendopo Rumah Dinas Bupati Lahat, Sumatera Selatan, Selasa (29/4/2025). Dalam suasana diskusi yang berlangsung hangat dan terbuka, Bursa menyampaikan bahwa sistem keuangan yang ada saat ini tidak realistis dan justru berpotensi menjerumuskan kepala daerah ke dalam persoalan hukum.
“Gaji seorang bupati hanya sekitar Rp 5,7 juta per bulan, dan dana operasional hanya Rp 30 juta. Padahal, dalam praktiknya, seorang kepala daerah harus menjamu tamu, turun ke masyarakat, dan melakukan mobilitas tinggi setiap harinya. Semua itu tentu membutuhkan biaya yang tidak kecil,” kata Bursa.
Menurut mantan aktivis nasional ini, banyak kepala daerah yang akhirnya menggunakan dana pribadi atau bahkan menempuh jalur tidak resmi demi menutupi kebutuhan operasional pemerintahan. Bursa menilai sistem saat ini seolah-olah “membiarkan” kepala daerah mencari sendiri dana tambahan untuk menjalankan tugas-tugas negara.
Ia mengungkapkan bahwa keluhan ini telah ia sampaikan langsung kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Bahkan dalam sebuah forum resmi, yakni saat pelantikan Pengurus Pusat Ikatan Alumni UII, Mendagri secara terbuka meminta Bursa Zarnubi untuk mengonsolidasikan seluruh kepala daerah se-Indonesia agar menyuarakan persoalan ini secara kolektif kepada presiden.
“Pak Tito bilang, sampaikan saja keluhan itu melalui Mendagri ke Presiden, asal terorganisasi dengan baik. Artinya, negara membuka ruang untuk kita bicara jujur tentang akar persoalan tata kelola pemerintahan daerah,” ujar Bursa.
Lebih lanjut, Bursa menyarankan agar dana operasional kepala daerah dinaikkan minimal tiga kali lipat. Kenaikan itu, menurutnya, harus disertai dengan sistem akuntabilitas yang jelas agar tidak disalahgunakan.
“Kita tidak sedang meminta dana untuk memperkaya kepala daerah. Yang kita minta adalah sistem yang rasional, adil, dan mendukung efektivitas kerja kepala daerah,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Fauzi Heri, anggota DPRD Provinsi Lampung dari daerah pemilihan Kota Bandar Lampung, menyampaikan dukungannya terhadap gagasan Bupati Lahat. Menurutnya, kesejahteraan pejabat publik harus menjadi bagian dari strategi pemberantasan korupsi di Indonesia.
“Saya sepakat dengan Bang Bursa. Bagaimana mungkin kita ingin kepala daerah bekerja maksimal dan bersih, tapi tidak diberikan dukungan anggaran yang memadai? Sistem ini harus dikoreksi,” ujar Fauzi.
Fauzi menambahkan bahwa beban kerja kepala daerah semakin hari semakin berat, dengan ekspektasi publik yang tinggi, kompleksitas birokrasi, serta tuntutan mobilitas dan pelayanan. Namun, semua itu tidak dibarengi dengan penyediaan dana yang cukup.
“Ini bukan sekadar soal besarannya, tapi soal keadilan fiskal. Negara harus hadir memberi jaminan agar kepala daerah bisa bekerja dengan tenang, transparan, dan akuntabel,” katanya.
Ia juga mendukung ide konsolidasi kepala daerah secara nasional, dan menyatakan siap mendorong pembahasan ini di tingkat legislatif provinsi maupun dalam forum-forum nasional yang relevan.***red
